Satgas Pangan sempat menemukan adanya pabrik yang menimbun minyak goreng dengan merk Minyakita. Namun terbaru, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa praktik penimbun itu tidak salah. Kenapa?
“Awal-awal kami menemukan minyak goreng yang begitu banyak, ada beberapa yang nimbun itu. Tapi setelah diteliti sebetulnya dia nimbun juga gak salah,” kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, mewajibkan pengusaha sawit untuk menyediakan DMO CPO sebesar 450 ribu ton per bulan. Sedangkan kebutuhan CPO untuk minyak goreng di dalam negeri sekitar 300 ribu ton per bulan.
“Dia bikin dulu, ada beberapa pabrik bikin dulu Minyakita, sudah dibikin pakai stok dia, tapi DMOnya belum datang. Jatah produksi belum datang, tapi dia sudah stok dulu, itu yang belum dikeluarkan, karena belum ada ganti CPOnya,” sebut Zulhas.
Zulhas menyebut pengusaha yang mengikuti DMO ini ada yang melakukan ekspor namun tidak memilik pabrik dalam negeri. Ada juga yang bikin minyak dalam negeri tapi dia tidak mengekspornya. Sehingga perusahaan yang ekspor namun tidak memiliki pabrik, dia memberi proyek ke produsen minyak dalam negeri.
“Setelah dapat CPO, baru ini bisa dia keluarkan artinya bikin dulu. Misalnya dia dapat berapa ton dia bikin dulu sebelum dapat migornya, itu dia gak keluarkan migornya,” sebutnya.
Pada awal Februari lalu, Zulhas menemukan 555 ribu liter minyak goreng dengan merek Minyakita di PT Bina Karya Prima di Marunda. Padahal, stok Minyakita di pasaran terpantau kosong di pasaran. Meski ada arah penimbunan, namun ia enggan menyebut penemuan tersebut dengan pelanggaran penimbunan.
“Ini menurut yang punya mereka kan dapet DMO bikin, dia bikin dulu DMO-nya gak dateng-dateng. Tentu itu tugas Satgas. Saya minta barangnya dihabisin dulu, dikirim dulu memenuhi pasar. Soal benar salah nanti, kan baru ketemu hari ini,” sebut Zulhas saat itu.