Lagi-lagi Langgar Hukum? Sudah Diberhentikan,Jokowi Malah Beri Pangkat Jenderal Bintang 4 ke Prabowo

Kabar Presiden Jokowi akan memberikan pangkat Jenderal Bintang 4 ke Prabowo Subianto padahal sudah dipecat membuat publik bertanya-tanya.

Apakah pemberian penghargaan tersebut bisa dilakukan? Sebab Prabowo Subianto telah diberhentikan dari TNI pada tahun 1998.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengomentari soal pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi yang berlangsung, Rabu (28/2/2024).

Menurut pengamat politik itu, hal ini tidak ada urgensinya dan tidak ada pertimbangan soal dedikasi apa yang membuat Prabowo mendapatkan pangkat tersebut.

Ia pun menyebut hal itu melanggar hukum.

“Jelas itu melanggar hukum. Kenapa? Tidak ada proses yang terbuka di situ, apa dalil-dalil pemberian penghargaan itu. Baik dalam konteks kemiliteran ataupun kepahlawanan. Karena yang kita tahu, sampai detik ini ada fakta di mana Prabowo pernah diberhentikan melalu dinas kemiliteran berdasarkan pemeriksaan di DKP (Dewan Kehormatan Perwira),” ucapnya seperti dilansir dari KompasTV.com.

Julius menambahkan, hal tersebut sama sekali tidak terbantahkan. Ia menjelaskan, masalahnya bukan hanya soal penculikan paksa, tetapi ada operasi-operasi yang tidak diizinkan.

“Bahkan diduga kuat adanya dugaan tindak pidana yang melanggar kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM). Jadi dari situ saja kita bisa melihat tidak ada satu pun pertimbangan yang bisa menjadi dalil penghargaan. Ini merupakan pelanggaran hukum.” Sebutnya.

Ia pun menjelaskan jika pemberian penghargaan ini tentunya diikuti dengan hak-hak ataupun fasilitas tertentu yang diterbitkan oleh negara dengan menggunakan mekanisme ketatanegaraan dan administrasi negara yang berdampak pada anggaran.

“Sederhana saja misal dalam hal pemberian pasti ada seremoni. Dalam hal seremoni pasti ada anggaran yang dikeluarkan. Jadi saya pikir ini bukan hanya tindakan yang melanggar hukum, tapi sebuah tindakan yang koruptif yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi hanya demi kepentingan politik.” Ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan gelar jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada Rabu (28/2/2024).

Rencananya, Jokowi akan menyematkan gelar itu ke Prabowo dalam rangkaian acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.

Kabar tersebut, lantas dibenarkan oleh Kapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar.

“Iya betul,” kata Nugraha saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa

Namun, Nugraha mengatakan, tidak semua menteri akan menghadiri kegiatan tersebut.

Menurut Nugraha, hanya menteri-menteri terkait yang akan hadir.

“Tidak semua diundang. Hanya pejabat yang terkait,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pertahanna RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan ayah dari Didit Prabowo itu akan hadir dalam acara besok.

“Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima Keppres dari presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI,” ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com.

Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan, kenaikan pangkat secara istimewa itu sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.

Ia mengatakan, hal yang sama juga pernah didapatkan Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, AM Hendropriyono dan beberapa tokoh militer lainnya.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, memastikan Presiden Jokowi akan menghadiri Rapim TNI-Polri yang rencananya digelar di Jakarta.

“Bapak presiden hadir,” kata Pratikno di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Meski demikian, Pratikno enggan menjawab saat ditanya mengenai kabar Jokowi akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto.

“Ya lihat saja nanti,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengaku telah mendengar kabar Jokowi akan beri tanda kerhomatan ke Prabowo.

Meutya berencana turut menghadiri kegiatan tersebut.

“Dari teman-teman media dengarnya (soal kabar itu) Nanti kita tunggu saja ya esok. Insya Allah esok saya hadir juga,” ucapnya saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (27/2/2024).

Meski demikian, Meutya mengaku tidak kaget bila penyerahan kenaikan pangkat kehormatan dilaksanakan besok.

Sebab, kata Ketua DPR Komisi I, hal itu merujuk pada momen saat Prabowo pernah mendapatkan empat tanda bintang kehormatan dari Presiden Joko Widodo pada Agustus tahun 2022.

Empat bintang kehormatan tersebut, yakni Bintang Yudha Dharma Utama yang disematkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Bintang Kartika Eka Paksi Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Bintang Jalasena Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purnawirawan) TB Hasanuddin menegaskan saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi dalam dunia militer.

TB Hasanuddin mengatakan, jika seorang prajurit TNI berprestasi atau berjasa dalam tugas, maka sesuai aturan dan UU akan diberikan tanda kehormatan atau tanda jasa.

Politikus PDI-P itu merespons rencana Presiden Joko Widodo yang akan menyematkan pangkat jenderal kehormatan atau Jenderal TNI (HOR) kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024) besok.

“Dalam TNI tidak ada istilah pangkat kehormatan,” ujar TB Hasanuddin saat dimintai konfirmasi, Selasa (27/2/2024).

TB Hasanuddin menjelaskan, aturan pangkat di lingkungan TNI diatur dalam UU 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 27.

Berikut isinya:

-Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan (Ayat 1)

– Pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut: pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh (Ayat 2a)

Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat (Ayat 2b)

– Pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas (Ayat 2c)

– Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima. (Ayat 3)

Maka dari itu, TB Hasanuddin memandang rencana penyematan jenderal kehormatan besok seperti kembali ke era Orde Baru.

“Dalam UU 34 Tahun 2004 tidak ada kenaikan pangkat dari purnawirawan ke purnawirawan. Terlebih sejak berlakunya UU TNI, hal itu sudah tidak ada lagi seperti di era Orde Baru,” tuturnya.

Menurut TB Hasanuddin, untuk pemberian penghargaan bagi prajurit TNI yang berjasa, maka dianugerahkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Tujuannya, untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

Sementara itu, mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi ‘penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup dapat berupa: pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa, pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala, dan/atau hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan’.

“Perlu digaris bawahi, pada Pasal 33 ayat 3a yang berbunyi ‘pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa’ tersebut adalah untuk prajurit aktif atau belum pensiun. Misalnya dari kolonel naik menjadi brigjen atau dari letjen menjadi jenderal lantaran memiliki keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Bukan untuk purnawirawan atau pensiunan TNI,” imbuh TB Hasanuddin.

Presiden Joko Widodo direncanakan menyematkan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Acara penyematan itu akan dilakukan saat rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

“Iya betul, naik pangkat jenderal kehormatan,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Adapun pangkat terakhir Prabowo adalah Letnan Jenderal (Purn) atau bintang tiga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*