Hilirisasi telah menjadi program andalan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini dianggap mampu mendorong ekonomi Indonesia, khususnya di sektor ekspor dan investasi.
Namun, Ekonom Senior Faisal Basri menilai hilirisasi yang dijalankan ini ‘salah kaprah’. Alih-alih menguntungkan Indonesia, hilirisasi justru dinilai lebih membantu kesejahteraan China.
Adapun, Presiden Jokowi telah melarang https://evolutionoforganic.com/ ekspor biji nikel pada 1 Januari 2020 dan mewajibkan biji nikel agar diolah terlebih dahulu di dalam negeri.
Kebijakan ini diklaim memberikan nilai tambah dari hilirisasi nikel mencapai US$ 33 miliar atau setara dengan Rp 514,3 triliun pada 2022.
Namun, Faisal melihat nilai tambah tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya, sebab hanya menguntungkan pengusaha besar. Bahkan salah satunya devisa hasil ekspor disimpan di luar negeri. Sementara China yang merupakan penampung nikel Indonesia, mendapat keuntungan besar.
“Yang terjadi kalau hilirisasi biji nikel diolah jadi pig nikel ekspor bukan dijadikan lanjutan industri kita hilirisasi malah menopang industrialisasi di China,” kata Faisal.
Kendati demikian, Jokowi sendiri telah menepis bahwa hilirisasi hanya akan menguntungkan investor semata. Menurutnya, negara juga akan diuntungkan dari hilirisasi ini
“Negara akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, pajak karyawan, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan bea ekspor,” tegas Jokowi dalam Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, dikutip Rabu (17/5/2023).
Selain itu, dia mengemukakan bahwa hilirisasi akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.