Wakil Presiden RI ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla mengapresiasi film dokumenter Dirty Vote besutan Dandhy Laksono.
Film yang mengkritik pemerintahan Jokowi dan Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran ini mendapatkan dukungan dari kubu paslon nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
Menurut JK, jika memang apa yang disampaikan dalam dokumenter tersebut adalah fitnah, TKN Prabowo-Gibran mestinya memberikan data sanggahan.
Bukannya hanya mengeklaim fitnah tanpa menyertakan bukti yang kuat.
“Semua orang bisa mengatakan fitnah, tapi tunjukkan di mana fitnahnya. Semua data dulu dikeluarkan, baru komentar,” ujarnya, Senin (12/2/2024).
Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa data yang ditampilkan dalam film Dirty Vote bisa dipertanggungjawabkan.
Sebab, terdapat angka dan tanggal yang jelas.
“Semua (di film Dirty Vote) ada datanya. Angka-angka, tanggal-tanggal semuanya lengkap. Jadi boleh saja mengatakan fitnah, tapi yang mana? Karena semua jelas berdasarkan data,” tutupnya.
JK Sebut Masih 25 Persen
Jusuf Kall mengatakan film dokumenter Dirty Vote merupakan karya yang luar biasa dengan memuat fakta yang dilengkapi dengan data, foto, video serta kesaksian yang berada dipusar dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Bagi saya saya kira ini Dirty Vote, film ini masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen,” ujar JK di kediamannya, Senin (12/2/2024).
Lebih lanjut, menurutnya, penilaian itu didasari karena film Dirty Vote dianggap masih belum mencakup dugaan kecurangan Pemilu di pelosok daerah, seperti halnya soal bansos dan intimidasi yang dilakukan segelintir pihak.
Dengan demikian, mantan petinggi Golkar itu menuturkan bahwa sutradara Dirty Vote dalam hal ini masih sopan dalam membuka kecurangan pada pesta demokrasi rakyat tersebut.
“Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan tapi bagi pihak lain masih marah. Apalagi kalau dibongkar semuanya?” pungkasnya.
Sebagai informasi, film Dirty Vote muncul tiga hari menjelang pemilu, merangkum dan membongkar kejadian janggal selama perhelatan Pemilu 2024.
Dirty Vote adalah film dokumenter yang digarap oleh Dandhy Dwi Laksono yang sebelumnya juga sudah menggarap sejumlah film dokumenter seperti Sexy Killers, Pulau Plastik, dan Barang Panas.
Ulasan tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan selama masa kampanye disampaikan oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi dengan nada netral.
Adapun, film ini tidak dikemas seperti film dengan skenario atau film dokumenter, lebih seperti acara jurnalistik yang statis, dan merangkum berita dan data-data statistik, serta hasil riset.
Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono, memaparkan alasan di balik pembuatan dan peluncuran yang dilakukan di awal masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dandhy berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari 2024.
“Seyogianya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar,” kata Dandhy dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (11/2/2024).
Dandhy juga berharap semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politik kepada para calon presiden-calon wakil presiden, dan menyimak isi dokumenter itu secara terbuka.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” ujar Dandhy.
Film dokumenter itu mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024. Film itu ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di YouTube pada 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang Pemilu. Film dokumenter itu menampilkan tiga orang pakar hukum tata negara.