Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut akan segera mencari pengganti investor asal Amerika Serikat (AS) di proyek hilirisasi batu bara Indonesia.
Hal ini menyusul keputusan perusahaan asal AS, Air Products and Chemicals Inc, yang menyatakan mundur dari dua proyek gasifikasi batu bara di Indonesia.
Air Products mundur dari dua proyek gasifikasi batu bara di Indonesia, salah satunya proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang berkonsorsium dengan BUMN RI, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero).
Proyek hilirisasi ini merupakan salah satu proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena digadang-gadang bisa menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Tak ayal, ini pun menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Lantas, perusahaan mana yang potensial bisa menggantikan Air Products untuk melanjutkan program hilirisasi batu bara di Indonesia?
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I, Pahala Nugraha Mansury menyebutkan pihaknya akan mengkaji perusahaan mana yang bisa menjadi pengganti dari Air Products demi kelancaran proyek gasifikasi batu bara di Indonesia.
“Kita nanti akan kaji siapa yang kira-kira, siapa yang akan menjadi mitra kita untuk terus melanjutkan program tersebut,” jelas Pahala kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Sayangnya, Pahala enggan menyebutkan lebih rinci terkait perusahaan mana yang akan menggantikan Air Products nantinya. Dia juga mengatakan belum bisa memastikan apakah penggantinya merupakan perusahaan asal China.
“Belum tahu kita ya,” imbuh Pahala, saat ditanya apakah perusahaan dari China yang akan menggantikan Air Products.
Namun yang pasti, lanjutnya, pemerintah kini sedang menyiapkan aturan agar Indonesia bisa memproduksi dan mendistribusikan DME dalam negeri.
“Karena kita sebetulnya pada saat ini sedang mempersiapkan sebuah peraturan untuk bisa memproduksi dan mendistribusikan DME tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Idris Sihite mengatakan mundurnya Air Products tidak akan berdampak pada rencana hilirisasi batu bara di Indonesia.
“Kita beri insentif untuk seluruh produk Minerba kalau sudah ada kebijakan itu negara beri kompensasi dalam bentuk royalti sampai 0%, ini kan pemanis bagi orang untuk mendukung hilirisasi. Beberapa sudah mulai jalan kemarin ada perusahaan China sudah datang,” kata dia saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Selasa (14/3/2023).
Walaupun begitu, Idris tidak membeberkan secara pasti siapa perusahaan asal China yang tertarik untuk menggantikan investasi Air Products di Indonesia. Hanya saja beberapa investor asal China itu bakal masuk pada sejumlah proyek hilirisasi batu bara, termasuk gasifikasi batu bara menjadi DME.
“Oh banyak, bukan hanya ke PTBA tapi ke KPC dan lain sebagainya secara natural saja kan tercipta supply and demand pasti itu,” kata dia.
Seperti diketahui, Air Products memilih hengkang dari dua proyek gasifikasi batu bara RI. Dua proyek tersebut yakni proyek DME dengan PTBA dan Pertamina di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dan juga proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol di Kalimantan Timur bersama dengan perusahaan Group Bakrie yakni PT Bakrie Capital Indonesia Group dan PT Ithaca Resources yang membentuk konsorsium bernama PT Air Products East Kalimantan (PT APEK).
Proyek DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan ini mulanya ditargetkan bisa menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun dan diperkirakan menyerap 6 juta ton batu bara per tahunnya.
Dengan produksi 1,4 juta ton DME per tahun, maka diperkirakan bisa menekan impor LPG sebesar 1 juta ton per tahunnya.
Proyek yang disaksikan langsung awal pembangunannya atau ground breaking oleh Presiden Jokowi pada 24 Januari 2022 ini bernilai investasi US$ 2,1 miliar dan bisa menghemat devisa pengadaan impor LPG hingga Rp 9,14 triliun per tahun.
Mengenai hengkangnya Air Products, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara. Ia bilang, saat ini pemerintah tengah melakukan pembahasan penting mengenai kelanjutan program hilirisasi batu bara RI.
“Saya rasa masih harus ada beberapa (pembahasan) teknis yang harus diselesaikan. Kita lihat lagi nanti (terkait penggantinya),” ujar Luhut ditemui di Jakarta, Selasa (14/3/2023).